News From Southern Indonesian

Paslon SBS-WT Penuhi Syarat Minimal Penyelesaian Sengketa Pilkada Di MK

0 2.874

BETUN,flobamorata.com– Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Provinsi NTT, Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin atau Paket SBS-WT, telah memenuhi syarat minimal dalam proses gugatan sengketa Pilkada Malaka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Tim Hukum SBS-WT yakni Joao Meco dan Paulus Seran Tahu, melalui siaran pers yang diterima redaksi www.flobamorata.com, Sabtu, 19 Desember 2020. Dimana dalam siaran pers tersebut, tim hukum menegaskan bahwa kliennya SBS-WT, telah memenuhi syarat minimal untuk bersidang di MK.

“Syarat pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi telah memenuhi syarat, yakni jumlah penduduk Kabupaten Malaka  yang kurang dari 250 ribu jiwa dan selisih suara antara Paslon satu dan dua kurang dari dua persen baik dihitung dari jumlah penduduk maupun dari suara sah pemilih,” tulis tim hokum dalam rilis tersebut.

Ditambahkannya, pengajuan gugatan ke MK tersebut, dengan Termohon KPU Malaka sebagai penyelenggara, sesungguhnya merupakan sengketa lembaga, dan oleh sengketa lembaga maka Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

Dalam rilis tersebut, tim hukum juga menegaskan, Paket SBS – WT dalam hal ini wajib menggunakan haknya sebagai warga negara untuk membela kebenaran, mengungkap kebenaran dan menjunjung tinggi kebenaran serta  keadilan. Sebab secara kasat mata, penyelenggara Pilkada Kabupaten Malaka diduga, dinilai, dirasakan serta diketahui terjadi pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sehingga menyebabkan terjadinya selisih suara antara Paslon 1 dan Paslon 2. Atas dasar tersebut, bukti-bukti yang dimiliki, menurut Tim hukum cukup meyakinkan dan layak untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Sengketa tersebut telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi via online pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, Jam  12. 44 WIB, dengan nomor registrasi 25/PAN.MK/AP3/12/2020, untuk itu Tim Hukum memohon doa restu dari seluruh rakyat Malaka baik yang telah menggunakan hak pilihnya maupun yang tidak dapat menggunakan pilihnya karena alasan tertentu. (ferdhy bria)

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More