News From Southern Indonesian

Masyarakat Serahkan Bukti Ke Bawaslu Terkait Dugaan Pelanggaran Pilkada Malaka

0 952

BETUN,flobamorata.com- Perwakilan masyarakat Kabupaten Malaka, Provinsi NTT, akhirnya secara resmi menyerahkan beberapa bukti berkas dugaan pelanggaran Pilkada Malaka kepada Bawaslu Malaka, Sabtu, 9 Januari 2021, sebagai kelengkapan syarat laporan yang diajukan pada 6 Januari 2020 lalu.

Beberapa dokumen pendukung yang diserahkan diantaranya, DPT sesuai Model A3-KWK, surat pernyataan sinkronisasi hasil sinkronisasi terkait pemilih yang ada di dalam DPT untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020, yang tidak tercatat atau tidak terdata dalam data base Kependudukan Kabupaten Malaka No. DPKS 474/ 214/XII/2020.

Hal itu disampaikan Warga Malaka, Primus Seran Taek kepada wartawan usai menyampaikan dokumen pendukung di Kantor Bawaslu Malaka, Sabtu, 9 Januari 2021 lalu. Menurutnya, dirinya bersama warga lainnya datang ke Kantor Bawaslu sesuai permintaan Bawaslu untuk melengkapi laporan yang sudah dibuat sebelumnya.

” Kita sudah serahkan dokumen-dokumen buktinya. Dokumen-dokumen tersebut adalah hasil dari proses Pilkada 2020 yang terekam jelas dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang menggunakan Nomor Induk Siluman alias identitas yang tidak terdata dalam data base dinas Kependudukan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, dengan adanya “NIK siluman”, tentu ada juga “e-KTP Siluman”, sebagai syarat ntuk melakukan pencoblosan pada Pilkada lalu.

“ Kalau ada NIK siluman, pasti ada e-KTP siluman yang digunakan mencoblos, sehingga bisa ada dalam DPT,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Malaka, Petrus Manek Nahak kepada wartawan menjelaskan,  pihaknya sudah menerima dokumen yang diminta dan sudah dibuatkan berita acara penerimaan dokumen.

” Untuk hari ini, Sabtu , tangal 9 Januari 2021 ini adalah tanda terima perbaikan karena kemarin sudah dilaporkan dan sesuai prosedur peraturan Bawaslu no 8/2020 bahwa apabila kita terima laporan dan kita lakukan kajian awal untuk menentukan apakah laporan itu sudah memenuhi formal materil. Apabila dalam laporan itu masih ada kekurangan maka berdasarkan peraturan perundang undangan dikembalikan ke pelapor untuk memperbaiki dan melengkapi yang masih kurang,” jelasnya.

Proses selanjutnya, ujar Ketua Bawaslu Malak ini, pihaknya akan melakukan kajian selama dua hari, untuk dibahas. Apabila ada unsur pidana, maka laporan ini akan diregis untuk diselesaikan Bersama Gakumdu.

“ Nanti dua hari kedepan kita akan bahas dan melakukan kajian, apabila memenuhi unsur pidana kita akan regis,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, laporan yang dilakukan warga ke Bawaslu Malaka karena adanya dugaan pemalsuan dokumen berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan mengganakan data pemilih yang tidak sesuai dengan data base Dispendukcapil Malaka dengan cara membuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar dalam Data Base Kependudukan dan Catatan Sipil yang kemudian DPT tersebut digunakan oleh KPU Kabupaten Malaka ( Terlapor) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka 2020. (ferdhy bria)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More