News From Southern Indonesian

Emanuel Bria Kritik Keras Bupati Malaka Soal Tambak Garam PT IDK

REPORTER : FERDHY BRIA

0 439

BETUN,flobamorata.com- Emanuel Bria, Politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa, menyampaikan kritik keras dan terbuka kepada Bupati Malaka, Simon Nahak, terkait kebijakannya kepada PT. Inti Daya Kencana (PT. IDK), yang melakukan kegiatan tambak garam di Malaka.

Menurut Emanuel Bria, seperti yang disampaikan dalam rilis yang diterima flobamorata.com, Minggu, 8 Agustus 2021, sikap Bupati Malaka tersebut, dinilai sebagai bentuk in konsistensi atas janji kampanyenya pada Pilkada Malaka lalu.

Dalam rilis tersebut, tulis Emanuel, kebijakan Bupati Malaka, Simon Nahak yang terus menggelar karpet merah bagi PT. Inti Daya Kencana (IDK) yang hingga sekarang beroperasi secara ilegal di Kabupaten Malaka dan telah merusak sekitar 300 hektar hutan mangrove dan situs-situs adat yang sakral (lulik) di sepanjang pantai selatan malaka.

Emanuel Bria, yang juga anggota Departemen Sumber Daya Alam dan Energi pada DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengutuk keras kebijakan tersebut karena tidak berpihak pada masyarakat adat di sepanjang meti ktuik tasi ktuik.

Emanuel Bria yang juga pengajar tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) pada Sustainable Development Goals (SDG) Academy Indonesia, sebuah inisiatif yang dilahirkan oleh UNDP, Bappenas dan Tanoto Foundation, secara tegas mengatakan saat ini dunia sedang bergerak ke arah model pembangunan yang rendah karbon dan hutan mangrove serta laut memberi kontribusi yang sangat besar untuk menyerap karbon dioksida.

Selain itu kondisi Kabupaten Malaka yang berada di perbatasan dengan Australia sangat rentan terhadap badai tropis yang secara rutin melewati wilayah ini setiap tahun.

Jika industri garam menjadi pilihan bupati Simon dengan mengorbankan ekosistem laut seperti mangrove, artinya Bupati Simon sedang menyiapkan jalan mulus bagi bencana alam untuk daerah yang dipimpinnya.

Warisan seperti apa yang hendak ditinggalkan Bupati Simon dalam waktu pemerintahannya? Itu yang harus dipikirkan.

Sebelum terpilih, menurutnya, Bupati Simon Nahak menjadi bagian dari gerakan Forum Peduli Mangrove Malaka dan ditunjuk oleh masyarakat hukum adat sebagai penasihat hukum untuk menghentikan kegiatan PT. IDK.

Menurutnya, ini menjadi salah satu agenda kampanye Bupati Simon saat Pilkada Malaka tahun 2020 sehingga didukung suara mayoritas di sebagian besar wilayah pesisir pantai selatan yang terkena dampak negatif kegiatan PT. IDK.

Sebagai orang beradat, janji kampanye untuk selamatkan wilayah meti ktuik tasi ktuik bersama masyarakat adat bukan hanya sebuah janji politik tetapi janji Bupati Simon terhadap situs-situs sakral (lulik) dan leluhur tanah Malaka.

“Karena itu sebagai salah seorang yang turut mendukung dan menggerakan masyarakat untuk memilih Bupati Simon saat Pilkada Malaka, saya berharap Bupati Simon kembali mempertimbangkan kebijakannya tersebut dan setia pada janjinya terhadap tanah dan leluhur rai Malaka,” tutupnya.+++

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More