Kita harus berkomitmen bahwa di Tahun ini dan mendatang pariwisata NTT sudah benar-benar pulih dan normal sebagaimana mestinya bahkan mengalami lonjakan. Untuk itu, saya mengharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi NTT, melalui intervensi program dan kegiatan yang ada dapat mendukung pelaku industri pariwisata agar dapat bertahan dan produktif dalam kondisi ini. Mulai dari sekarang kita harus menjamin ketersediaan rantai pasok atau supply chain yang menunjang pariwisata secara mandiri dengan mengurangi pasokan dari luar NTT. Kita harus mempersiapkan ketersediaan bahan baku, khususnya dari sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang berbasis industri dan perdagangan. Hal lainnya yang harus disiapkan dan dibenahi dalam mendukung pariwisata, yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penciptaan keamanan dan kenyamanan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dari segi hiegenis, seperti ketersediaan dan kelayakan toilet, air bersih dan manajemen persampahan yang baik.
Untuk mengembangkan pariwisata estate berbasis komunitas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sementara melakukan penataan destinasi wisata unggulan NTT, meliputi pembangunan infrastruktur penunjang berupa home stay, cottage dan restaurant pada tujuh lokasi pariwisata estate, yaitu Pantai Liman, Kabupaten Kupang; Desa Wolwal, Kabupaten Alor; Mulut Seribu, Kabupaten Rote Ndao; Lamalera di Kabupaten Lembata; Koanara di Kabupaten Ende; Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pramaidita di Kabupaten Sumba Timur. Ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut semuanya telah diresmikan pada pertengahan tahun ini. Saya minta Pemerintah Daerah di ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut untuk meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi serta mempersiapkan masyarakat dalam rangka kesinambungan pengelolaannya.
Pola pikir kita juga harus diubah, bahwa pengelolaan destinasi wisata tidak semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lebih mengedepankan peningkatan ekonomi masyarakat. Apabila telah tersedia sarana prasarana penunjang di 7 (tujuh) lokasi destinasi wisata tersebut, maka tugas Pemerintah Kabupaten setempat adalah menyediakan infrastruktur penunjang lain, seperti jalan, air bersih, listrik dan komunikasi, serta memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk menjadi pemilik atas obyek wisata tersebut. Perbanyak atraksi atau festival yang disertai dengan narasi-narasi yang memikat wisatawan, serta hasilkan produk lokal setempat dengan kualitas terbaik, menarik dan memiliki cita rasa serta nilai ekonomi yang tinggi.
Bidang Pertanian
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sejak Tahun 2019 telah dilaksanakan program Tanam Jagung Panen Sapi atau TJPS di Kabupaten Kupang dan tahun ini diharapkan dilaksanakan di 22 Kabupaten/Kota. Mekanisme pelaksanaan TJPS, yakni petani menanam jagung, hasilnya dibelikan sapi, ayam, babi, kambing sebagai hewan ternak dengan tujuan meningkatkan produksi dan produktivitas jagung, adanya kepemilikan ternak dan memelihara ternaknya sendiri dan meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani.
Pelaksanaan TJPS pada Musim Tanam Oktober-Maret 2019/2020 dilaksanakan pada 7 (tujuh) Kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya dengan target 2.400 ha, realisasi tanamnya seluas 2.310,53 ha dengan jumlah realisasi panen seluas 2.017,53 ha dan produksinya mencapai 9.538,90 ton. Kemudian realisasi TJPS untuk musim tanam April-September 2020 dilaksanakan pada 16 Kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat dengan luasan lahan terverifikasi seluas 5.210 ha, realisasi tanamnya seluas 1.732 ha dengan jumlah realisasi panen seluas 1.109,16 ha dan produksinya mencapai 2.258,18 ton sedangkan musim tanam Oktober-Maret 2021 dilaksanakan pada 16 Kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat dengan luasan lahan terverifikasi seluas 8.183 ha, realisasi tanamnya seluas 8.098,5 ha dengan jumlah realisasi panen seluas 4.947 ha dan produksinya mencapai 15.117 ton.
Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas jagung serta pemerataan kepemilikan ternak sapi dan peningkatan populasi ternak sapi. Saya sangat optimis dengan keberhasilan program ini karena mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan hasilnya telah dinikmati oleh beberapa kelompok tani di NTT. Saya berharap Pemerintah Kabupaten juga mengalokasikan APBD dan mempersiapkan petani untuk pelaksanaan Program TJPS ini. Program ini harus dilaksanakan secara luas dengan ditunjang oleh ketersediaan alat mekanisasi pertanian, sarana-prasarana pengairan, penyediaan pupuk dan pencegahan hama agar dapat diperoleh hasil yang signifikan.
Selain Program TJPS, Pemerintah juga tetap berkomitmen mengembangkan tanaman marungga untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan gencarnya pengembangan marungga ini, maka saat ini kita dapat melihat produk-produk berbahan marungga NTT telah masuk ke pasar lokal, domestik, bahkan mancanegara. Ini membuktikan bahwa selain memiliki manfaat untuk kesehatan, marungga juga telah menjadi salah satu komoditi yang bernilai ekonomis.
Bidang Peternakan
Masyarakat peternak NTT setiap tahun secara terus-menerus berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan kerbau secara nasional. Rata-rata setiap tahun dikirim 12 juta kg daging sapi untuk mencukupi konsumsi daging sapi secara nasional yang masih tergantung pada impor. Oleh karena itu, pembangunan peternakan difokuskan pada peningkatan produksi dengan meningkatkan populasi 1,3 juta lebih dan saat ini populasi sapi sebanyak 1.176.317 ekor. Pemerintah terus menyiapkan pakan ternak ruminansia dan pengembangan sentra-sentra pembibitan sapi pada kawasan peternakan di Pulau Sumba, Kabupaten Kupang, TTS, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada serta mengintegrasi pertanian dan peternakan dalam pola “Tanam Jagung 10.000 Ha, Panen Sapi 10.000 ekor di Pulau Sumba, Timor, Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Flores Timur, Ende, Ngada dan Rote Ndao.
Populasi ternak sapi di NTT terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019 populasi ternak sapi di NTT 1.087.761 ekor meningkat menjadi 1.176.317 ekor di akhir tahun 2020. Untuk mendukung peningkatan populasi ternak sapi di NTT, pemerintah pada tahun 2020 telah mengembangkan sentra pembibitan ternak sapi berbasis desa di lokasi destinasi wisata Liman Kecamatan Semau Kabupaten Kupang dan Fatumnasi Kabupaten TTS. Pemerintah juga sedang mengembangkan sapi wagyu persilangan dengan sapi lokal melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB). Pada tahun 2020 telah disediakan benih/bibit (semen) sapi wagyu sebanyak 1.300 strow yang disebar ke 3 kabupaten yakni TTS, TTU dan Kupang dan Instalasi Lili sebanyak 1.020 strow. Tahun 2021 disebar di Kota Kupang, Kabupaten Belu, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Tengah, Ngada, Manggarai dan Manggarai Timur sebanyak 280 strow. Tahun 2021 telah lahir anak sapi persilangan Wagyu dengan sapi lokal sebanyak 34 ekor yang tersebar di Instalasi Lili 2 ekor (Wagyu x Sapi Bali), Kabupaten Kupang 12 ekor dan TTS 20 ekor (wagyu Simental). Dalam rangka mendukung pengembangan destinasi kawasan pariwisata, pengembangan industri pengolahan produk peternakan dengan mengutamakan industri yang masif, berbasis budaya dan kearifan lokal seperti industri daging dalam hal ini berupa daging segar, daging beku dan pengolahan daging lainnya yang Aman, Sehat, Utuh dan Higienis (ASUH) melalui penyediaan sarana prasarana Rumah Potong Hewan (RPH),Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan unit –unit usaha produk asal ternak yang berstandar. Tahun 2020 pemerintah telah membina 25 unit usaha produk asal ternak dan ber-Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk penyediaan produk asal ternak yang ASUH. Tahun 2021 pemerintah telah menganggarkan untuk penambahan 5 unit usaha ber NKV.
Sedangkan pengembangan produk perunggasan dipadukan dengan pengembangan pabrik pakan berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi permintaan daging ayam dan telur ayam, sehingga selain mampu memenuhi permintaan lokal, juga dapat mengendalikan laju inflasi daerah dan meningkatkan pendapatan peternak unggas.
Bidang Kelautan dan Perikanan
Berdasarkan potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki, telah dikembangkan perikanan tangkap, perikanan budidaya serta budidaya rumput laut yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya. Pembangunan sektor perikanan dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, mengoptimalkan pengolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing komoditas perikanan.
Hasil produksi perikanan tangkap pada Tahun 2019 sebesar 167.316.,67 ton dan produksi perikanan tangkap pada Tahun 2020 sebesar 172.520 ton atau terjadi peningkatan sebesar 5.203,33 ton dengan jenis ikan yang ditangkap yaitu Cakalang, Kakap, Kembung, Layang, Rajungan, Tenggiri, Teri, Tongkol, Tuna dan Udang. Hasil tangkapan akan terus dioptimalkan melalui penyediaan sarana prasarana tangkap, pengolahan untuk meningkatkan hasil dan nilai produksi, serta pemasaran dengan tetap memperhatikan kelestarian biota laut.
Sejak Tahun 2018 telah dikembangkan budidaya kakap putih dan kerapu di Kawasan Mulut Seribu-Rote Ndao untuk mendukung Pengembangan Pariwisata di daerah tersebut, melalui penyediaan 3 unit keramba dengan jumlah benih ikan yang ditebar sebanyak 9.000 ekor serta 1 unit rumah jaga dan 1 unit bagan kelong. Selain di Rote Ndao, budidaya perikanan juga dilaksanakan di Wae Kelambu, Kabupaten Ngada. Pada akhir tahun 2019 telah ditebar 1 juta ekor benih kerapu di Teluk Labuan Kelambu dalam rangka pengkayaan sumber daya ikan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar teluk tersebut. Untuk menunjang budidaya perikanan di kedua lokasi tersebut, saya berharap agar masing-masing Pemerintah Kabupaten memberdayakan BUMD, BUMDes maupun koperasi untuk memproduksi pakan ikan sendiri dengan memanfaatkan potensi setempat, melalui prinsip pemberdayaan ekonomi dengan pola padat karya.
Sementara itu, potensi pengembangan rumput laut di NTT merupakan salah satu komoditi dari sektor kelautan yang turut mendongkrak perekonomian daerah NTT. Hal ini dapat dilihat dari data potensi seluas 53.000 ha, baru dimanfaatkan 11.000 ha dengan produksi rumput laut pada tahun 2019 sebanyak 1.645.925 ton basah dan meningkat pada tahun 2020 sebanyak 2.003.478 ton basah atau terjadi peningkatan produksi sebanyak 357.553 ton basah. Untuk meningkatkan produksi, pada Tahun 2021 Pemerintah telah memberikan bantuan hibah peralatan dan bibit rumput laut kepada 1.338 pembudidaya.
Produksi perikanan dan kelautan lainnya yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, adalah produksi garam. Cuaca, kualitas air laut dan lahan di NTT sangat mendukung untuk produksi garam berkualitas tinggi dengan kadar NaCl mencapai 96 persen. Salah satu lahan garam yang kita miliki, yakni di Kabupaten Kupang dengan luas kurang lebih 900 hektar. Lahan garam ini akan panen pada tahun ini, karena telah beroperasi sejak Agustus 2019. Saya berharap agar kabupaten lainnya yang memiliki potensi lahan garam untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada dengan memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga garam NTT dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menyokong pemenuhan kebutuhan garam nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Bidang Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan saat ini. Selain sebagai roda penggerak pembangunan, ketersediaan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dikategorikan sebagai bentuk investasi dengan tingkat pengembalian ekonomi dalam jangka panjang.
Saat ini, di bawah kepemimpinan saya (bersama Bapak Gubernur) kami berkomitmen untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan di NTT, khususnya pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Prinsip utama dari penyediaan infrastruktur adalah pembangunan yang menyeluruh, tuntas dan tidak boleh setengah-setengah agar tercipta daya ungkit yang berarti bagi kemajuan ekonomi NTT.
Mewujudkan investasi infrastruktur yang menyeluruh membutuhkan anggaran yang besar, sedangkan di pihak lain, kemampuan APBD kita sangat terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah membutuhkan sumber pendanaan lain melalui pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan suatu keniscayaan untuk investasi infrastruktur sebagai tindakan mengakselerasi pembangunan selama pinjaman dikelola dan diperhitungkan dengan baik segi manfaat serta pengembaliannya. Dari total panjang jalan Provinsi 2.650 km, kondisi jalan yang belum mantap (rusak berat dan rusak ringan) pada tahun 2019 sepanjang 906,12 km dan pada tahun 2020 dikerjakan sepanjang 365,03 km dan pada tahun 2021 ini akan dikerjakan sepanjang 585,38 km dengan skema penganggaran yaitu Pinjaman SMI, Pinjaman Bank NTT, Pemberian Hibah Jalan Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya menghimbau para Bupati/Walikota agar tidak perlu ragu dalam memanfaatkan pinjaman daerah untuk pengadaan infrastruktur-infrastruktur vital yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada Tahun 2021 ini, pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT dititikberatkan pada penyediaan prasarana dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih dan irigasi di daerah-daerah sentra produksi maupun untuk menunjang pariwisata. Pembangunan infrastruktur dipusatkan pada ruas jalan penunjang Kawasan Stategis Penunjang Pariwisata Nasional maupun Daerah, penyediaan air bersih di destinasi pariwisata pada 22 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menitikberatkan penyediaan jaringan air minum dan rehabilitasi Daerah Irigasi di beberapa daerah dalam rangka mendukung penanggulangan stunting dan kemiskinan.
Terkait dengan penyediaan infrastruktur yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, saya minta untuk disinergikan dengan infrastruktur yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, agar tercipta suatu konektivitas yang menyeluruh serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah dan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Diakhir Pidatonya, Wagub NTT menegaskan lima hal agar menjadi acuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk dilaksanakan.
Pertama, selalu bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di daerah.
Kedua, Kepala Daerah harus berpikir enterpreneur atau berorientasi wirasawasta, dalam pemanfaatan APBD agar memperoleh hasil yang baik dalam menciptakan masyarakat sehat, cerdas dan berpendapatan cukup. Kita juga perlu meningkatkan efisiensi melalui koordinasi dan sinkronisasi anggaran antar Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa.
Ketiga, Pemerintah Kabupaten/Kota agar menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban di daerah masing-masing dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unsur Forkopimda di Kabupaten/Kota.
Keempat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota tidak boleh berpikir dan bertindak parsial dengan sudut pandang hanya melihat kepentingan satu kabupaten saja, tetapi harus berpikir kawasan. Oleh karena itu, tidak semua kabupaten harus berlomba-lomba untuk membangun hal yang sama. Kerja sama antar-daerah dapat menjadi solusi terbaik dalam produksi, distribusi maupun pemasaran barang dan jasa bersama.
Kelima, mengendalikan penggunaan dan pencemaran sampah plastik demi kelestarian lingkungan hayati yang akan diwariskan kepada generasi penerus kita.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
