BETUN,flobamorata.com- Program primadona Swasembada Pangan yang dicanangkan DR. Simon Nahak, S,H, M.H, Bupati Malaka, Provinsi NTT terus menunjukan hasil postif. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh dari Dinas Pertanian Malaka, saat ini terdata 5.884 hektar lahan sawah masyarakat baik itu swadaya maupun yang diintervensi pemerintah guna menunjang produksi pangan serta Program Beras Nona Malaka.
Menurut Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Malaka, drh. Januaria Maria Seran, dalam penjelasannya saat Jumpa Pers bersama awak media di Aula Kantor Bupati Malaka, Kamis, 12 Oktober 2023, pada Musim Tanam Pertama [MT1], luas lahan panen yang diintervensi dari bantuan Pemerintah sebesar 3.500 Hetar. Sedangkan lahan yang diolah swadaya oleh petani sebesar 1.329 Hektar, sehingga total lahan baku sawah diolah pada MT1 Tahun 2022 sebesar 4.829 hektar.
Sedangkan untuk Musim Tanam Kedua [MT2], luas lahan panen yang diintervensi dari bantuan pemerintah sebesar 500 Hektar. Sedankangkan untuk lahan yang diolah swadaya oleh petani sebesar 555 Hektar, sehingga total lahan baku sawah yang diolah pada MT2 tahun 2022 sebesar 1.055 Hektar.
“Dengan produktivitas pada musim tanam pertama dan kedua maka total gabah giling yang dihasilkan adalah 35.179 Ton yang kalau kita konversikan ke beras menjadi 22.072 ton,” jelasnya.
Dalam paparannya Kadistan Malaka menjelaskan, berdasarkan data statistik pangan NTT, konsumsi beras dalam rumah tangga di Provinsi NYTT sebanyak 113,8 kilogram per kapita per tahun. Dengan jumpah penduduk Malaka pada tahun 2022 sebanyak 197.022 jiwa, maka total kebutuhan pangan terutama beras di Kabupaten Malaka sebesar 22.358 Ton Per Tahun.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
