KUPANG,flobamorata.com- Bank NTT hingga kini belum membayar hak Farida Wannaway, mantan karyawan Bank NTT yang di PHK sejak 2020 lalu tanpa alasan yang jelas. Sikap Bank NTT tersebut memantik respon dari keluarga farida Wannaway. Mereka heran dan kaget dengan sistim manejemen yang ada di Bank NTT.
“Kami minta komitmen pihak Bank NTT untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Sebab sebagai lembaga yang kredibel, Bank NTT tidak seharusnya menahan hak anak kami,”ujar Samuel Wannaway, ayah Farida Wannaway, kepada wartawan, Senin, 8 Mei 2023.
Menurutnya, dalam penjelasan Direksi Bank NTT pada tahun 2020 di salah satu media, proses pemberhentian Farida Wannaway sudah sesuai dengan mekanisme dengan semua hak sudah diserahkan. Namun hingga saat ini semua hak tersebut belum dibayar.
“Sebagai orang tua saya kaget dengan pemberitaan tersebut. Sebab dalam pemberitaan ditegaskan bahwa setelah diberhentikan semua hak sudah dibayarkan. Namun sampai saat ini belum ada sepeser pun yang dibayar oleh pihak Bank NTT sesuai surat lampiran SK PHK,” ungkapnya.
Berdasarkan copian SK PHK yang diterima oleh okenarasi.com, jumlah hak yang harus dibayarkan oleh pihak Bank NTT kepada Farida Wannaway sebesar Rp 13.9 juta dengan rincian sebagai berikut. Uang penggantian hak perumamahan dan perawatan sebesar Rp 6.6 juta dan uang pisah sebesar Rp 7.3 juta.
Namun demikian hak tersebut belum dibayar. Anehnya lagi, setelah tahun 2018 saat Farida dirumahkan dan tidak bekerja secara permanen tanpa dibayarkan upah maupun gaji serta bonus dan tunjangan, selama tahun 2019 Farida masih tercatat sebagai pegawai bank NTT yang menerima penghasilan dengan dibuktikan lewat surat Laporan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama Farida A Wannaway dengan status Pelaksana Teller Bank NTT sebesar Rp 26.9 juta yang ditandatangani ole Ana Beretarak selaku Kadiv Operasional Bank NTT .
“Aneh, anak saya sudah tidak bekerja pada tahun 2019 tetapi masih dikenakan potongan pajak penghasilan. Pertanyaannya, dimana uang penghasilan yang dipotong itu?, sedangkan anak saya tidak bekerja dan tidak menerima upah,” tanya Samuel Wannaway.
Tekait pemotongan pajak tersebut, Farida Wannaway menegaskan bahwa dirinya tidak lagi menerima upah selama tahun 2019. Bahkan kalaupun ada upaj yang dibayarkan, silahkan dicek lewat rekening koran bank NTT miliknya. Lebih parahnya lagi sampai saat ini rekening Bank NTT miliknya masih diblokir pihak Bank NTT tanpa alasan yang jelas.
“Silahkan diprint out rekening koran untuk membuktikan hal tersebut bahwa potongan pajak yang dilakukan sudah berdasarkan penghasilan yang dibayarkan. Saya merasa aneh dengan menejemen Bank NTT,” ungkapnya.
Terkait persoalan ini, pihak Bank NTT yang dimintai komentarnya enggan memberikan penjelasan. Kepala Divisi SDM Bank NTT, Sandry Baralay yang dihubungi okenarasi.com untuk dimintai tanggapannya juga tidak memberikan respon hingga berita ini diturunkan.
Menurutnya, dalam penjelasan Direksi Bank NTT pada tahun 2020 di salah satu media, proses pemberhentian Farida Wannaway sudah sesuai dengan mekanisme dengan semua hak sudah diserahkan, tetapi sampai sampai saat iniNamun semua hak sudah diserahkan. Namun hingga saat ini semua hak tersebut belum dibayar.
“Sebagai orang tua saya kaget dengan pemberitaan tersebut. Sebab dalam pemberitaan ditegaskan bahwa setelah diberhentikan semua hak sudah dibayarkan. Namun sampai saat ini belum ada sepeser pun yang dibayar oleh pihak Bank NTT sesuai surat lampiran SK PHK,” ungkapnya.
Berdasarkan copian SK PHK yang diterima oleh okenarasi.com, jumlah hak yang harus dibayarkan oleh pihak Bank NTT kepada Farida Wannaway sebesar Rp 13.9 juta dengan rincian sebagai berikut. Uang penggantian hak perumamahan dan perawatan sebesar Rp 6.6 juta dan uang pisah sebesar Rp 7.3 juta.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
