KUPANG,flobamorata.com– Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) siap dijadikan sebagai daerah contoh untuk pilot project pengembangan potensi garam berbasis indikasi geografis.
Hal ini disampaikan oleh DR.Miftahul Huda, Direktur Jasa Kelautan, Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KKP) usai menggelar pertemuan terbatas dengan Bupati Malaka, DR. Simon Nahak, SH, MH di Aston Hotel Kupang, 22 Januari 2024.
“Kerena potensi lahan yang luas di Malaka, maka kita akan coba untuk mengembangkan produksi garam dengan dua pendekatan yakni tradisional dan modern. Selama ini di Malaka berdasarkan pengamatan kami, masyarakat kembangkan secara tradisional. Untuk itu kita akan memberikan edukasi serta contoh yang baik bagaimana membuat garam yang baik tanpa harus meninggalkan cara-cara pembuatan secara tradisional,” jelasnya.
Untuk itu menurutnya, Tim Kementerian KKP akan melakukan pemantauan terhadap produksi dari masyarakat secara tradisional tahun ini dengan melakukan intervensi terhadap prasarana alat pendukung serta memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana menghasilkan garam yang baik dan berkualitas secara tradisional” ungkapnya.
Terkait dengan proses distribusi dan pemasaran, menurutnya pihak Kementerian KKP akan membantu Kabupaten Malaka untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan khusunya Balai POM untuk proses sertifikasi.
“Garam Malaka karena pengelolaannya khusus seperti garam Bali, maka kita akan koordinasikan dengan Kemenkes terutama Balai POM bagaimana proses peredaran di masyarakat,” ujarnya.
Kementerian KKP menurutnya akan berupaya agar program pengembangan garam Malaka bisa masuk dalam tahun ini untuk dikembangkan.
“Karena ini di awal tahun 2024, semoga kita bisa buat contoh yang baik untuk Malaka,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Malaka, DR. Simon Nahak, SH, MH menyambut niat baik dari Kementerian KKP. Namun dirinya menegaskan tiga hal prinsip agar menjadi acuan dalam pengembangan garam di Malaka.
Pertama, siapa saja boleh melakukan aktivitas bisnis dan investasi di Malaka asal tidak boleh merusak lingkungan.
Kedua, siapa saja boleh melakukan aktivitas bisnis dan investasi tetapi tidak boleh merugikan masyarakat Malaka
Ketiga, siapa saja boleh melakukan aktivitas bisnis dan investasi tetapi harus ada kontribusi nyata untuk PAD Kabupaten Malaka.
“Jadi kalau mau datang ke Malaka harus komit terhadap tiga prinsip tersebut,” ujarnya.
Soal pengembangan garam di Malaka berdasarkan catatan redaksi flobamorata
com, hal ini sudah diperjuangkan oleh Bupati Simon Nahak sejak dua tahun silam. Komunikasi intens antara Pemkab Malaka dan Kementerian KKP kerap dilakukan guna merumuskan intervensi program yang bisa dilakukan demi pembangunan Kabupaten Malaka.****
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
