ATAMBUA,flobamorata.com- Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi NTT dengan sinergitas antar lembaga terus memaksimalkan pembangunan pengelolaan Kawasan perbatasan. Salah satu yang dilakukan Pemkab Belu yakni melakukan Fokus Group Discution (FGD) terkait Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan oleh Badan Pengelolah Perbatasan Daerah Kabupaten Belu
Wakil Bupati Belu, Dr. Aloysius Haleserens, dalam kesempatan membuka kegiatan tersebut meminta seluruh stakeholder untuk bersinergi dan mendukung pembangunan di kawasan perbatasan RI-RDTL, Kabupaten Belu secara terarah, terpadu dan sistematis.
“Kita berharap FGD sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran dan ide untuk mensukseskan pembangunan perbatasan ini. Kegiatan ini menjadi momentum bersama dalam sinergisitas dan optimalisasi pembangunan dikawasan perbatasan sehingga dapat mendorong terwujudnya pembangunan Kabupaten Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif,” katanya, Kamis, 30 Maret 2023.
Wabup Belu juga menyampaikan terima kasih kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang telah menginput data secara riil sehingga FDG dapat terlaksana hari ini.
“BNPP sudah melakukan pemantauan pada enam titik lokasi kecamatan di perbatasan, yakni Kecamatan Kota Atambua, Atambua Selatan dan Atambua Barat, serta tiga kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Kakuluk Mesak, Raihat dan Tasifeto Timur,” sebut Wabup Belu.
Ia menjelaskan, pelaksanaan pemantauan dan sejenisnya di lakukan untuk mencari tahu apakah tiga variabel utama yang di laksanakan melalui 33 indikator itu sudah terpenuhi atau masih kurang dalam mengelola kawasan perbatasan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
