BETUN,flobamorata.com- Tokoh Masyarakat Kabupaten Malaka, asal Desa Maktihan, Pius Klau Muti menilai oknum anggota DPRD Kabupaten Malaka yang menilai Program Swasembada Pangan yang sedang dijalankan oleh pemerintah dinilai belum berhasil adalah pendapat keliru dan gagal paham.
Menurutnya, berbicara soal Swasembada Pangan harus memiliki latar belakang pemahaman yang utuh, bahkan jangan menyepelekan serta meremehkan hanya karena tidak paham kemudian mengambil kesimpulan bahwa program ini gagal.
Sebab pernyataan tersebut terkesan cuci tangan dan tidak memiliki tanggung jawab. Pasalnya, sebagai mitra pemerintah pihak DPRD menurutnya memiliki andil dalam membahasan secara komprehensif akan program tersebut secara formal dan konstitusional.
“Artinya kalau itu terjadi kesalahan maka anggota DPRD Malaka juga ikut bertanggung jawab sebab telah salah memutuskan dan menetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD yakni legislasi, budgeting dan kontroling,” ungkapnya seperti yang dilansir dari kabarntt.com, Senin, 2 Oktober 2023.
Pius menjelaskan, kegiatan ini baru berjalan dua tahun namun dengan sangat naif oknum anggota DPRD mengatakan telah gagal tanpa adanya evaluasi secara utuh dan menyeluruh. Dirinya menyebut oknum DPRD yang mengatakan gagal tersebut diibaratkan seperti “Debt Collector” atau pihak penagih utang.
“Saya prihatin karena beberapa oknum anggota DPRD terkesan seperti Debt Collector yang menagih hutang. Ini sepertinya berada pada titik perspektif yang panas. Merasa gerah, menibas-ngibas hawa yang panas apalagi suhu eksternal saat semakin meningkat,”ujarnya secara diplomatis.
Bahkan dirinya juga geram dengan pernyataan politik oknum anggota DPRD lainnya yang mengatakan program SAKTI Pemkab Malaka “Gagal Total” sehingga ada kesan hanya pencitraan. Menurutnya, pernyataan soal gagal total tidak sederhana diucapkan tanpa mengerti dengan baik soal konsep gagal total dalam tahapan program pembangunan pemerintah.
Dengan berfilosofi, mantan aktivis PMKRI tersebut mengatakan program kerja baik yang sudah ditetapkan Itu seperti “Tali Pengukur”. Seutas tali pengukur kalau tidak cukup panjang, bukannya dipotong atau diputuskan melainkan harus disambung untuk mengukur sampai tuntas.
“Pemerintah saat ini tidak lagi berpikir berdasarkan (Falsafah Tali Pengukur,red), sehingga setiap ganti pemimpin ganti pula programnya. Sehingga dampaknya Development Stagnan alias tidak maju-maju,” ungkapnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
