BETUN,flobamorata.com- Geliat Pembangunan di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menunjukan hasil yang baik. Program prioritas yang dicetuskan DR. Simon Nahak, SH, MH selaku Bupati Malaka terus dijalankan dengan maksimal, terukur, tepat sasaran dengan resiko yang minimal. Semua dilakukan dengan satu tujuan yakni Rakyat Malaka harus sejahtera.
Malaka, daerah baru yang berstatus kabupaten merupakan pisahan dari Kabupaten Belu. Kendati usia yang masih belia, Malaka dikenal dengan daerah yang subur tanahnya. Pertanian dan perkebunan sangat cocok dikembangan di daerah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste ini.
Sejak berdiri dan dipimpin oleh dua orang bupati hingga saat ini, sektor pertanian menjadi hal prioritas untuk dikembangan. Saat masih dipimpin Stefanus Bria Seran, Bupati Malaka [2016-2021], ada program Revolusi Pertanian Malaka atau RPM namanya. Saat sekarang dipimpin oleh DR. Simon Nahak, sektor pertanian dikembangan hingga berujung pada Sawasembada Pangan, yang merupakan salah satu program prioritas saat ini dalam konsep visi misi SAKTI (Akronim Program Bupati Simon Nahak).
Beda pemimpin beda sentuhan program tentunya. RMP yang dikembangan oleh Stefanus Bria Seran tidak semuanya berjalan mulus dan tepat. Bahkan hal yang paling berkesan di semua rakyat Malaka hingga saat ini, program RPM periode lalu hanya menyisahkan kasus korupsi Pengadaan Benih Bawang Merah Malaka dengan kerugian, Rp 4.7 Miliar yang saat ini sedang disidangkan oleh Pengadilan Tipikor Kupang-NTT setelah KPK menetapkan enam tersangka.
Beda RPM beda pula dengan Swasembada Pangan milik DR. Simon Nahak. Dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas tidak membuat semangat Bupati Simon Nahak kendor. Perencanaan yang matang disertai eksekusi yang bertahap serta terukur, capaian program Swasembada Pangan bisa dirasakan saat ini.
Malaka yang dikenal sebagai daerah yang subur, tentu kaya akan hasil pertanian. Padi dan kacang hijau menjadi komuditi andalan yang wajib diperhatikan. Bupati Simon Nahak melihat hal ini sebagai sektor prioritas yang wajib mendapatkan perhatian pula.
Padi hasil panen rakyat Malaka dikembangkan menjadi beras yang diberi nama “Nona Malaka”. Demikian juga dengan Kacang Hijau yang dihasilkan masyarakat langsung diurus Hak Kekayaan Intelektuan Indonesia (HAKI) di Kemenkumham RI sebagai Hak Merk yang dikenal saat ini dengan nama “Fore Lakateu”. Kedua capaian program yang dilakukan Bupati Simon Nahak tersebut jauh dari kata “Offside” atau pelanggaran yang berbuntut pada persoalan hukum.
Namun keberhasilan dari “Sang Petarung” sapaan karib dari Bupati Simon Nahak, tentu tidak selamnya menuai pujian. Banyak kritik kerap diberikan untuk evaluasi dan perbaikan yang lebih baik akan program ini. kritik yang baik disertai solusi tentu akan diberikan apresiasi serta menjadi atensi untuk pemerintah agar berbenah dan berubah.
Namun sayang, banyak kritik yang diberikan tanpa solusi bahkan terkesan menjadi nyinyiran dalam ruang kosong dengan berbalut kepentingan politik. Kondisi itu tentu dimaklumi dengan baik sebagai bentuk aktualisasi diri yang sekadarnya bahkan pas-pasan. Mengapa demikian? Maklum saat ini kondisi politik di Indonesia bahkan Malaka tentu lagi hangat dan panas menuju 2024 sebagai tahun politik. Jadi sangat tidak heran apabila framing isu, opini serta persepsi selalu dimainkan dengan mengambil sisi sengsara rakyat sebagai isu untuk saling menjeggal lawan politik. Hal tersebut sangat mudah terbaca. Sebab framing yang kerap dimainkan oleh lawan maupun simpatisan terkesan sangat dipaksakan bahkan terlalu lebay dan baper untuk mencari panggung menuju 2024.
News Framing Unfaedah Menuju 2024
Framing isu dan baik itu lewat berita, video bahkan narasi di media sosial semakin kencang menuju 2024. Pekan ini misalnya, setelah Bupati Simon Nahak melakukan launching brand “Fore Lakateu” sebagai merek produk kacang hijau milik rakyat Malaka pada 9 September 2023, ramai-ramai angle atau isu berita dari beberapa media online bermunculan dengan antitesis isu akan keberhasilan launching Fore Lakateu.
Mengapa kita sebut Framing? Sejatinya pengertian framing adalah menyusun atau mengemas informasi tentang suatu peristiwa dengan misi pembentukan opini atau menggiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa.
Sebagai sesama jurnalis tentu kita paham akan standar profesi dan standar penulisan berita. Bagaimana kita belajar untuk menentukan nara sumber yang fair, kompeten, jujur serta akurat. Namun faktanya, dari beberapa berita yang saya baca terkesan bahwa integritas Yohanes Mauk sebagai petani yang kecewa dipakai menjadi nara sumber sangat tidak berkompeten.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
