“Jadi anak-anak yang putus sekolah kita rangkul untuk belajar menjahit disini, sekaligus membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak di NTT,” pungkasnya.
Manager TK. Watukosek, Alfons Asa, menjelaskan, pihaknya dalam sehari mampu memproduksi pesanan seragam sebanyak 500 hingga 600 pcs, diluar pesanan jas.
“Karena kalau jas, maksimal satu hari itu hanya satu saja. Sebab kita butuh ketelitian dan kualitas. Kalau seragam bisa 500-600 pcs per hari,” jelas Alfons.
Alfons mengakui, sejak awal masuk TK. Watukosek tahun 2017 lalu, ia langsung mendapatkan tender penjahitan seragam Polisi Pamong Praja (Pol PP) di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Sebelumnya, kata dia, TK. Watukosek sudah mendapat banyak orderan dari Kabupaten Sabu Raijua, Sumba, Lembata dan Malaka untuk menjahit seragam.
“Kalau di Sabu order seragam Pol PP, Lembata seragam kepala desa, dan di Malaka seragam Pol PP, jas DPRD dan seragam linmas,” terang Alfons.
Menurut Alfons, TK. Watukosek memiliki keunggulan tersendiri dari toko konveksi lainnya, karena memiliki mesin bordir sendiri, dilengkapi dengan sejumlah atribut sesuai permintaan konsumen.
“Jadi kalau yang pesan seragam disini bisa langsung bordir dan pasang atribut, sehingga konsumen hanya menerima seragam jadi,” ungkapnya.
Sementara Anton, yang merupakan Desainer TK. Watukosek, menjelaskan, ia didatangkan dari Bandung ke Kupang hanya ingin melatih anak-anak NTT agar memiliki skill atau kemampuan di bidang konveksi.
“Tujuannya biar anak NTT memiliki skill. Jangan sampai anak-anak daerah itu tertinggal. Dan sampai sekarang lancar-lancar saja, karena bisa merangkul semuanya, baik anak putus sekolah untuk dilatih,” pungkasnya. (*)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
