News From Southern Indonesian

Buka Kotak Suara Tanpa Dasar Hukum, KPU Malaka Dilaporkan Ke Bawaslu

0 718

BETUN,flobamorata.com- Lagi-lagi, KPU Kabupaten Malaka, Provinsi NTT, kembali dilaporkan ke Bawaslu, terkait dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Kalau beberapa waktu lalu, KPU Malaka dilaporkan terkait dugaan penggunaan NIK palsu dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malaka 9 Desember 2020 tahun lalu, kali ini KPU dilaporkan lantaran  malakukan pembukaan kotak suara tanpa dasar hukum tanpa atau acuan yang jelas sesuai rujukan KPU RI, tetanggal 20 Januari 2020.

Menurut Robyanto Koen, perwakilan masyarakat yang melaporkan hal tersebut, pihaknya melaporkan KPU ke Bawaslu, sebab KPU dinilai melanggar instruksi KPU RI yang memerintahkan untuk mengambil lampiran foto copy dokumen C hasil KWK, sebagai bahan untuk melengkapi dokumen dalam proses persidangan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Namun, KPU Malaka dalam surat undangannya kepada seluruh PPK Kabupaten Malaka, isinya mengambil tiga dokumen sekaligus yakni, dokumen C Hasil KWK, C Daftar Hadir DPT dan DPTb, serta dokumen C Kejadian Khusus/Keberatan Saksi.

“Hari ini kami melaporkan terhadap adanya dugaan pelanggaran oleh KPU Kabupaten Malaka yaitu, mereka melangkahi surat edaran KPU Pusat. Dimana surat pertama itu menginstruksikan untuk hanya mengambil satu dokumen yaitu, dokumen C hasil KWK., tetapi pihak KPU, mengambil tiga dokumen sekaligus,” jelas Robi koen kepada wartawan, Senin, 25 Januari 2021.

Bahkan lanjutnya, terhadap surat edaran KPU Pusat yang terbaru, tertanggal 20 Januari 2021, KPU tidak menginstruksikan untuk buka kotak suara, tetapi oleh KPU Malaka Kotak suara dibuka.

” Bahkan, surat terbaru KPU Pusat, tidak memerintahkan KPU Malaka untuk membuka kotak suara. Namun KPU Malaka melakukan hal ini, sehingga kami anggap tindakan ini adalah pelanggarab pidana dan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu,” tuturnya.

Ditambahkan Robi Koen, pihknya wajib mempertanyakan hal ini, sebab kondisi saat ini, KPU sedang memasuki fase atau tahap Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHP), maka pembukaan kotak suara harus merujuk pada dasar hukum yang jelas.

Terkait laporan ini, Anggota Komisioner Bawaslu Malaka, Nadap Betty kepada wartawan menjelaskan, pihaknya sudah menerima dokumen laporan dari masyarakat, dan akan lakukan kajian terkait syarat formal dari laporan tersebut, untuk dilakukan tindakan selanjutnya. (ferdhy bria)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More