Febri berharap, berharap di sisa masa jabatannya, 270 Kepala Daerah tersebut dapat lebih memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah yang dipimpin.
Sementara itu, Bupati Malaka, DR. Simon Nahak yang dihubungi terkait putusan MK ini memberikan apresiasi atas diterimanya permohonannya bersama rekan-rekan kepala daerah lainnya.
“Sebagai warga negara Indonesia, saya hormati putusan dari MK sebab proses peradilan di MK adalah pertama dan terakhir berdasarkan konstitusi, sehingga putusan tersebut menganut prinsip final and binding atau final dan mengikat,” ungkapnya ketika dihubungi flobamorata.com, Kamis, 21 Maret 2024.
Selain Bupati Malaka, DR. Simon Nahak , 12 kepada daerah lainnya yang bertindak sebagai pemohon yakni Gubernur Jambi, Al Haris; Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi; Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura; Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. Ma’mun Amir; Bupati Pesisir Barat, Dr. Drs. Agus Istiqlal; Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak S.H., M.H; Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi M.M; Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura, S.E., M.M; Bupati Rokan Hulu, Sukiman; Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto; Wali Kota Bontang, Basri Rase; Wali Kota Bukittinggi, H. Erman Safar, S.H.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
