Dalam sambutannya, Melki juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi. Evaluasi ini, kata dia, bukan hanya untuk mengukur capaian fisik pembangunan, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan prinsip keselamatan kerja.
“Pembangunan harus tertib hukum, memenuhi standar teknik, dan berorientasi pada kualitas. Tanpa itu, hasil pembangunan akan rapuh dan tidak berkelanjutan,” kata Melki.
Transparansi dan Kepercayaan Publik Rapat kerja ini juga dimanfaatkan sebagai forum komunikasi publik untuk menyampaikan capaian pembangunan secara terbuka dan akuntabel. Melki menilai keterbukaan informasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelaku jasa konstruksi.
“Kepercayaan publik lahir dari transparansi dan akuntabilitas. Ini penting agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Dengan menjadikan sektor jasa konstruksi sebagai pilar utama, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan terciptanya sistem pembangunan yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi besar NTT yang sejahtera dan berdaya saing.***JeFF
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
