“Ternyata indeks kita di tahun 2022 baru mencapai 0,48 persen dari target 0,52 persen yang ditetapkan.
Berarti masih ada selisih 0,4 persen yang kita harus kejar sehingga dapat memenuhi target RPJMN 2020-2024,” tandasnya.
Wabup Belu juga mengapresasi BNPP yang sudah menjembatani dan mengkoordinasi seluruh program kegiatan yang ada di Republik ini untuk mengeksekusi seluruh kebutuhan di 18 pusat kawasan strategis nasional termasuk di Kabupaten Belu.
“Kita berharap dengan adanya wadah FGD ini, kedepannya indeks pengelolaan kawasan perbatasan ini di Kabupaten Belu menjadi meningkat. Kalaupun ada Force Majeure akibat bencana alam dan sejenisnya, pihak kementerian dapat membantu memperbaiki data-data riil yang kita berikan untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perencanaan kedepan,” tukas Wabup.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Dr. Asnil, S.E, M.Si mengatakan, Tim BNPP Pusat hadir untuk mendiskusikan khususnya Kabupaten Belu sebagai salah satu pusat strategis nasional yang tertuang pada RPJMN tahun 2020-2024.
“Kita ingin melihat sejauhmana intervensi atau pembangunan yang ada di perbatasan ini bisa terlaksana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah nawacita yang diinstruksikan Presiden Jokowi. Bahwa target indeks pengelolaan perbatasan yang tertuang di RPJMN 2020-2024 sebesar 0,52 persen untuk 18 PKSN,” katanya. [*/taolin]
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
