News From Southern Indonesian

Menanti Gaji Fukun [Catatan Kritis Atas Janji Kampanye SN-KT]

PENULIS : Roby Koen

0 1.052

TERMINOLOGI Fukun dalam bahasa Tetun ialah sebutan bagi Tokoh atau Tetua Adat. Dalam struktur kekuasaan tradisional, Fukun merupakan jabatan fungsional yang berada pada tiap suku dan berada di bawah Raja. Seorang Fukun mengemban tugas menjaga dan memelihara nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat.

Fukun sebagai satu eksponen dalam pemerintahan tradisional paling bertanggung jawab dalam penerapan nilai dan norma adat di dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat yang makin ke arah modern menyebabkan adat-istiadat mulai tidak dihiraukan lagi. Lihat saja nilai gotong-royong dan solidaritas yang dulu tumbuh dan mekar dalam masyarakat mulai tergantikan oleh sikap individualis yang makin dominan. Atas nama kebebasan, nilai dan norma adat mulai ditinggalkan dan dianggap usang oleh generasi muda atau milenials.

Dalam konteks perkembangan masyarakat yang demikian, eksistensi fukun menjadi satu benteng terakhir yang penting.
Keprihatinan akan kondisi ini disinyalir menjadi salah satu alasan ‘sistem penggajian Fukun’ digaungkan oleh kandidat Bupati-Wakil Bupati Malaka periode 2021-2026. Tentu tidak serta merta dengan  mengesampingkan posisi Fukun yang memang menjanjikan dalam politik elektoral sebagai lumbung suara.

Menindaklanjuti usulan penggajian Fukun tersebut, SKPD mulai mencari regulasi pendukung; mulai dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU Desa. Sebagai dasar pembiayaan mengacu pada Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Keyakinan bahwa pemberian gaji/insentif Fukun sudah mendapat rambu-rambu berupa regulasi di atas, hemat saya ialah keyakinan yang keliru, tidak berdasar dan terkesan obral janji.

Berikut beberapa argumentasinya; Pertama, pembiayaan yang dimaksud dari regulasi di atas ialah pembiayaan kepada Lembaga Kemasyarakatan/Lembaga Adat sebagai entitas budaya yang menjalankan tugas dan fungsi kebudayaan. Pembiayaan tersebut tidak bisa diartikan sebagai penggajian/pemberian insentif kepada personal Fukun, melainkan kepada sebuah lembaga adat.
Kedua, lembaga adat yang akan dibiayai harus mempunyai legalitas dalam arti pembentukan, pengawasannya serta mendapat pengakuan dari pemerintah. Fakta bahwa eksistensi Fukun (sebagai personal) hari ini tidak terbantahkan. Namun sejauh mana eksistensi lembaga adat sebagai sebuah organisasi/komunitas? Bagaimana tata kelola lembaga adat, tugas dan fungsi, serta kontribusinya dalam bidang kebudayaan?
Ketiga, lembaga adat desa harus terbebas dari afiliasi politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataan hari ini hampir semua entitas budaya ditarik/aktif dalam politik praktis. Lembaga adat banyak dikapitalisasi untuk keuntungan politik elektoral semata. Ini gambaran yang paradoks.

Sebagai catatan akhir, saya mengajukan beberapa pikiran begini; Pertama; perlu adanya tahapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai entitas budaya (Rujukannya Permendagri 52/2014). Kedua; pembiayaan lembaga adat harus dilakukan secara organisasi bukan terhadap perorangan. Lembaga adat yang akan dibiayai mesti punya kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga; berhentilah menarik-narik Fukun dan lembaga adat ke ranah politik praktis karena intervensi politik bisa merusak tatanan budaya yang sudah mapan. Atas penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa usulan pemberian Gaji Fukun tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Sekian !.

Roby Koen, Penulis Adalah Ketua Perpenda Kabupaten Malaka, Tinggal Di Betun 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More