Sementara itu, jumlah warga yang mengungsi mencapai sekitar 95.871 jiwa.
Pendataan sementara mencatat sebanyak 36.163 unit rumah mengalami kerusakan. Rinciannya, 14.259 rumah rusak berat, 11.154 rusak sedang, dan 10.750 rusak ringan.
Suharyanto menyampaikan duka mendalam kepada seluruh keluarga korban meninggal dunia akibat bencana tersebut.
Secara khusus, ia turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang warga di Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang meninggal pada hari pertama gempa setelah tertimpa reruntuhan bangunan.
“Doa dan dukungan kami sampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini,” ucapnya.
Ribuan Gempa Susulan
Ancaman bencana belum sepenuhnya berakhir. Aktivitas gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah NTT.
Berdasarkan catatan BMKG hingga pagi 20 Agustus 2026, telah terjadi lebih dari 3.860 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2. Sebanyak 116 gempa susulan di antaranya dirasakan oleh masyarakat.
BNPB mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan.
Warga juga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya dan hanya merujuk pada informasi resmi BMKG serta BNPB.
Menurut Suharyanto, kondisi kebencanaan masih dinamis dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat minggu untuk berangsur stabil.
Infrastruktur Mulai Dipulihkan
Selain memenuhi kebutuhan pengungsi, pemerintah terus memperbaiki infrastruktur yang terdampak gempa.
Jaringan kelistrikan di wilayah Flores Timur dan Flores Barat dilaporkan telah mencapai hampir 100 persen. Pemulihan jaringan telekomunikasi juga terus dilakukan, dengan prioritas di wilayah Manggarai Timur dan Ende.
Dukungan komunikasi diperkuat melalui penyediaan Free WiFi dan mobile genset di sejumlah posko darurat.
Sementara itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT terus menangani titik-titik longsor serta memulihkan ruas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan.
Gangguan pada ratusan base transceiver station (BTS) sebelumnya turut menghambat komunikasi masyarakat dan arus informasi di sejumlah wilayah terdampak.
Suharyanto menilai pemulihan komunikasi menjadi bagian penting dalam penanganan bencana, terutama untuk mencegah kepanikan akibat informasi yang tidak benar di tengah ancaman gempa susulan dan longsor.
“BNPB bersama pemerintah daerah, TNI/Polri, Basarnas, relawan, dan seluruh unsur terus bergerak di lapangan,” katanya.
Suharyanto mengatakan dirinya telah meninjau langsung kondisi di Kabupaten Sikka, Ngada, Nagekeo, dan Ende untuk memastikan penyaluran bantuan sekaligus mendengar kebutuhan masyarakat terdampak.
Penanganan Berbasis Koordinasi Daerah
Dalam penanganan bencana ini, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Suharyanto menjelaskan, penanganan gempa NTT pada skala daerah berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten. Pemerintah provinsi berperan membantu penetapan status keadaan darurat sekaligus mendampingi kabupaten dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
Sementara pemerintah pusat melalui BNPB memberikan dukungan dengan membentuk posko pendamping di masing-masing kabupaten dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Koordinasi tersebut mencakup pendataan jumlah pengungsi, rumah yang mengalami kerusakan, kebutuhan logistik hingga proses distribusinya.
“Dengan demikian, skema koordinasi penanganan bencana di NTT pada dasarnya ada di bupati yang dibantu oleh gubernur dan didampingi oleh BNPB,” ujar Suharyanto.
Pemerintah berharap seluruh unsur tidak bekerja sendiri-sendiri dalam masa tanggap darurat. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, Basarnas, relawan, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar bantuan dapat menjangkau seluruh warga terdampak.
“BNPB bersama pemerintah daerah, TNI/Polri, Basarnas, relawan, dan seluruh unsur terus bergerak di lapangan,” kata Suharyanto.
Pemerintah memastikan masa tanggap darurat akan terus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, pemulihan infrastruktur, serta percepatan kondisi sosial masyarakat menuju tahap pemulihan.***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
