Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Cosmas D. Lana, SH, M.Si, menyampaikan pembangunan jalan jembatan pada dasarnya bertujuan untuk 2 hal, yakni aksesibilitas dan mobilitas. Dia optimis dengan pembangunan jembatan kembar Liliba ini perkembangan ekonomi, sosial dan budaya di Kota Kupang akan bertumbuh serta membawa dampak yang luar biasa. Karena itu dia berharap pekerjaan ini bisa berjalan dengan baik dan benar.
Pada kesempatan yang sama Sekda menuturkan pengalamannya pada tahun 1993 saat diminta menjadi pagar betis untuk menyambut Wakil Presiden RI, Tri Sustrisno yang datang untuk meresmikan Jembatan Liliba pertama. Tahun ini, 30 tahun sesudah jembatan pertama dibangun akan dimulai pembangunan duplikat jembatan Liliba atau yang lebih dikenal sebagai jembatan kembar Liliba.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X NTT, Agustinus Junianto, ST, MT. mengakui pembangunan duplikat jembatan Liliba merupakan buah perjuangan panjang selama kurang lebih 12 tahun. Sejak tahun 2012 lalu, berkali-kali diusulkan namun dipending, karena berbagai persoalan , seperti pembebasan lahan yang belum tuntas, keterbatasan anggaran maupun berkas administrasi yang belum lengkap dan memenuhi syarat. Namun pihaknya terus berjuang karena ini merupakan kebutuhan masyarakat NTT pada umumnya dan Kota Kupang pada khususnya, hingga pada hari ini bisa terlaksana penandatanganan kontrak.
Kontrak kerja senilai Rp 72.413.655.000 (tujuh puluh dua miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ini sifatnya multiyears dengan masa pelaksanaan 360 hari kalender hingga September 2024 mendatang. Namun dia berharap pekerjaan ini bisa selesai lebih awal, sehingga pada upacara 17 Agustus 2024, warga Kota Kupang bisa menikmati jembatan baru. [John Gusmao]
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
