Salah seorang warga terdampak menanyakan mekanisme bantuan untuk rumah rusak sedang yang telah diperbaiki menggunakan biaya pribadi.
“Jangan khawatir, kalau sudah diperbaiki, tetap bisa mengajukan dana perbaikan dengan diverifikasi terlebih dahulu berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Nanti sistemnya reimburse,” jawab Suharyanto.
Warga Bisa Pilih Lokasi Huntap
Dalam dialog tersebut, seorang warga terdampak bernama Anisa, yang rumahnya terverifikasi rusak berat, menanyakan kemungkinan pembangunan huntap di atas lahan miliknya yang lain, bukan di lokasi rumah yang hancur akibat gempa.
Suharyanto memastikan opsi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan skema
pembangunan yang ditetapkan pemerintah.
Menurut dia, pembangunan huntara dan huntap memiliki beberapa skema. Pertama, skema komunal atau relokasi terpusat dalam satu kawasan permukiman baru.
Kedua, skema in situ, yakni pembangunan di atas tapak rumah asal. Ketiga, skema mandiri, yaitu pembangunan rumah di atas tanah milik warga sendiri tetapi berada di lokasi baru.
Warga yang memiliki lahan pribadi cukup luas juga berkesempatan mendapatkan huntara dan huntap di lokasi yang sama melalui tahapan pembangunan berbeda.
“Jadi kalau lahan milik pribadinya cukup luas, warga terdampak bisa mendapatkan huntara dan huntap di lahan yang sama,” jelas Suharyanto.
BNPB menyebut huntara yang dibangun memiliki ukuran 4 x 6 meter, terdiri atas satu kamar dan satu kamar mandi. Sementara huntap dirancang setara rumah tipe 36 dengan dua kamar tidur, satu ruang tamu, dan satu kamar mandi.
44.767 Rumah Masuk Data Verifikasi
Data BNPB yang dimutakhirkan pada 27 September 2026 mencatat sebanyak 44.767 unit rumah rusak berat, sedang, dan ringan telah masuk dalam data sementara hasil verifikasi di NTT.
Sementara itu, data per 28 September 2026 mencatat target penerima DTH dan huntara mencapai 4.008 penerima, dengan estimasi total pembiayaan Rp136,272 miliar.
Untuk pembangunan huntara, data BNPB per 29 September 2026 mencatat 124 unit telah selesai dibangun.
Sebanyak 861 unit masih dalam proses pembangunan dengan progres di bawah 50 persen. Kemudian 117 unit memiliki progres pembangunan di atas 50 persen, sedangkan 299 unit masih berada pada tahap penyiapan lahan, survei lokasi, dan distribusi material.
Dengan masuknya wilayah terdampak ke fase transisi menuju pemulihan, pemerintah kini menghadapi pekerjaan besar berikutnya, memastikan proses verifikasi data berujung pada pencairan bantuan dan pembangunan hunian yang benar-benar dapat segera ditempati warga.
BNPB sebelumnya juga menyatakan pembangunan huntara di tujuh kabupaten terdampak terus berjalan bersamaan dengan pemutakhiran data penerima bantuan.****
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
