ATAMBUA,flobamorata.com- Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTT menggandeng Pemerintah Kabupaten Belu melakukan kegiatan Sosialisasi Interoperabilitas Layanan Sistem Pembayaran (SP) dan QRIS, pada Kamis, 27 Juli 2023 di Ballroom Hotel Matahari Atambua.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Belu, Dr. Aloysius Haleserens dan dihadiri oleh berbagai kalangan diantaranya, Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Belu, Perwakilan Bank BUMN, Bank Swasta dan Bank Daerah, Para Camat dan Lurah serta perwakilan dari setiap lembaga terkait serta perwakilan dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Belu.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Matahari Atambua ini dihadiri oleh Kepala Divisi Interoperabilitas Transaksi elektronik Bank Indonesia, Jultarda Hutagalung dan Deputi kepala perwakilan Bank Indonesia NTT Daniel Agus Prasetyo.
Wakil Bupati Belu, Dr Aloysius Haleserens dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Indonesia Perwakilan NTT yang telah mendukung pemerintah Kabupaten Belu dalam penerapan digitalisasi keuangan pemerintah.
“Dari sisi belanja daerah, Kabupaten Belu adalah yang pertama di NTT menerapkan SP2D online dan SPJ online yang terintegrasi dengan CMS Bank NTT. Sistem pembayaran CMS Bank NTT juga telah digunakan pada 69 bendahara desa di Kabupaten Belu dan saat ini sudah terintegrasi dengan Siskeudes online,” ujarnya.
Sedangkan disisi pendapatan, Wabup Aloysius mengatakan, Kabupaten Belu juga sudah menerapkan sistem pembayaran non tunai untuk semua jenis pendapatan maupun retribusi, walaupun sebagian besar masih melalui teller bank atau agen-agen bank yang tersebar sampai ke desa-desa. Karena itu, melalui sosialisasi dan edukasi ini dapat memberikan pemahaman kepada ASN Pemerintah Kabupaten Belu, sehingga menjadi pelopor sistem pembayaran digital.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
