ATAMBUA,flobammorata.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu bekerja sama dengan Yayasan Plan dan Yayasan Pijar Timur menyelenggarakan Rapat Evaluasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Tingkat Kabupaten Belu. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Selasa, 23 Januari 2024 ini ini dibuka oleh Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus didampingi oleh Kepala BP4D Belu, Rine Bere Baria, ST dan Kepala Dinas Kesehatan, drg Ansilla F. Eka Mutty.
Ikut hadir, Ketua Kumpesa Kabupaten Belu, Perwakilan dari Yayasan Plan, Pimpinan Yayasan Pijar Timur, para Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Belu. Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus mengatakan, rapat evaluasi pelaksanaan 5 pilar STBM ini mencakup aspek sanitasi masyarakat, kebiasaan buang air besar, cuci tangan, pengelolaan limbah rumah tangga, serta pengelolaan sampah.
“Kita perlu adanya perbaikan komitmen dan deklarasi ulang STBM, mengingat adanya perlambatan dalam sosialisasi dan tindakan dilapangan, terutama terkait buang air besar dan pembuangan sampah yang masih belum memenuhi standar” ucap Bupati Belu
Bupati Belu mengingatkan agar komitmen tersebut harus diperbaiki dan dideklarasikan ulang agar dapat terwujud sesuai harapan masyarakat, kendati perubahan pola hidup masyarakat tidaklah mudah, tetapi dengan komitmen bersama dan tindakan konkret dilapangan, semuanya akan tercapai.
“Perubahan pola hidup ini memang sulit, tapi kita harus berusaha dan memulainya. Jika kita bekerja sendiri, kita tidak akan berhasil,” katanya.
Bupati Belu juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang sudah bekerja keras dilapangan untuk memenuhi target.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
