Jika industri garam menjadi pilihan bupati Simon dengan mengorbankan ekosistem laut seperti mangrove, artinya Bupati Simon sedang menyiapkan jalan mulus bagi bencana alam untuk daerah yang dipimpinnya.
Warisan seperti apa yang hendak ditinggalkan Bupati Simon dalam waktu pemerintahannya? Itu yang harus dipikirkan.
Sebelum terpilih, menurutnya, Bupati Simon Nahak menjadi bagian dari gerakan Forum Peduli Mangrove Malaka dan ditunjuk oleh masyarakat hukum adat sebagai penasihat hukum untuk menghentikan kegiatan PT. IDK.
Menurutnya, ini menjadi salah satu agenda kampanye Bupati Simon saat Pilkada Malaka tahun 2020 sehingga didukung suara mayoritas di sebagian besar wilayah pesisir pantai selatan yang terkena dampak negatif kegiatan PT. IDK.
Sebagai orang beradat, janji kampanye untuk selamatkan wilayah meti ktuik tasi ktuik bersama masyarakat adat bukan hanya sebuah janji politik tetapi janji Bupati Simon terhadap situs-situs sakral (lulik) dan leluhur tanah Malaka.
“Karena itu sebagai salah seorang yang turut mendukung dan menggerakan masyarakat untuk memilih Bupati Simon saat Pilkada Malaka, saya berharap Bupati Simon kembali mempertimbangkan kebijakannya tersebut dan setia pada janjinya terhadap tanah dan leluhur rai Malaka,” tutupnya.+++
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
