Banjir atau bencana alam adalah hal yang unpredictable atau susah diprediksi. Karena susah diprediksi, pemerintah dalam kebijakan anggaran selalu menyisihkan dana untuk pos darurat sebagai langkah antisipasi.
Namun anggaran pos tersebut tidak serampangan digunakan tanpa melihat kondisi dan identifikasi masalah yang terjadi. Kalaupun dana tersebut tidak mencukupi, ada dana tanggap darurat dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi jangan pesimis bahwa pemerintah daerah akan diam dan nonton persoalan serta nestapa yang dialami warga.
Terkait sebab utama jebolnya tanggul tersebut, kita harus arif dan bijak menyikapi persoalan ini. Tanggul sejatinya adalah konstruksi bangunan yang fungsinya sebagai pelindung bagi warga yang tinggal di bantaran sungai atau kali agar terhindar dari banjir. Jebolnya tanggul biasanya karena kondisi konstruksi bangunan yang tidak bisa menahan beban air yang sangat besar.
Untuk tanggul dalam satuan konstruksi Bendungan Benenain di Malaka, bangunan tersebut merupakan satu kesatuan konstruksi yang tidak bisa dipisahkan dari bangunan induk yakni bendungan. Sebab sejak tahun 2005 saat Bendungan Benenain dibangun, semua konstruksi teknis digarap secara utuh oleh penyedia anggaran dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Timur dengan sumber dana dari APBN.
Karena sumber dana dari APBN, tentu persoalan pemeliharaan juga dilakukan oleh pihak Balai Wilayah Sungai dengan menggunakan dana APBN baik itu secara berkala atau reguler maupun secara temporary.
Pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Malaka hanya melakukan fungsi koordinasi terkait kondisi konstruksi bangunan tanpa melakukan intervensi dalam keadaan normal.
Demikian pula kalau dalam keadaan darurat, pemerintah hanya sebatas melakukan identifikasi kemudiam melaporkan ke pihak Balai Wilayah Sungai sembari koordinasi guna mencari Solusi penanganan.
Setelah Solusi didapat akan dimasukkan dalam desain dan rencana anggaran untuk diusulkan kepada pemerinta pusat guna mendapatkan persetujuan anggaran, yang akan dipakai untuk mengatasi persoalan konstruksi bangunan termasuk tanggul maupun tembok penahan.
Inilah alur dan cara penanganan kondisi yang terjadi di Malaka apabila persoalan ini pemicunya adalah jebolnya tanggul yang mengakibatkan banjir. Pemkab Malaka melalui Bupati Simon Nahak paham benar akan kondisi ini.
Pemerintah Kabupaten Malaka tidak menutup mata pula untuk persoalan ini. langkah koordinasi tentu sudah dilakukan oleh Bupati Simon Nahak.
Bahwa hasilnya nanti seperti apa, semua ini masih berproses. Prinsip utama dari pelayanan masyarakat adalah rasa aman, terlindungi dan nyaman. Semua yang dilakukan Bupati Simon Nahak saat ini adalah memenuhi hal tersebut kendati dalam suasana nestapa warga.
Framing Unfaedah Dalam Nestapa Warga
Banjir Kabupaten Malaka serta penanganan langsung oleh Bupati Malaka, DR. Simon Nahak menjadi berita hangat yang mengisi headline media. Dalam satu artikel berita yang saya baca terdapat judul “Berita Viral!, Bupati Simon Nahak Nyaris “Diusir” Masyarakat, Saat Tinjau Lokasi Banjir di Malaka Barat” yang dipublish oleh batastimor.com
Penasaran saya kemudian membuka link berita yang judulnya penuh dengan banyak tanda baca. Namun setelah saya membaca sampai selesai, ternyata isi berbeda dengan judul yang bombastis. Dalam isi berita saya tidak menemukan frasa diusir, apa sebab diusir serta siapa yang mengusir.
Namun daam berita itu hanya menulis soal teriakan warga yang menyebutkan nama SBS, inisial dari nama mantan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran oleh seorang warga perempuan.
Lalu saya mencari korelasi antara peristiwa dan teriakan nama SBS tersebut. sekali lagi saya tidak menemukan jawaban soal ini. Apalagi teriakan itu hanya dilakukan salah seorang warga diantara puluhan warga yang hadir dalam pertemuan antara Bupati Simon Nahak dengan warga Fafoe.
Tidak ada kejadian diusir atau nyaris diusir seperti tulisan wartawan batastimor.com. Mungkin hanya sensasi pada judul berita agar menarik dibaca tetapi isinya hanya sekadarnya. Mungkin juga hanya framing unfaedah tanpa makna biar terkesan bombastis. Maklum saat ini juga tahun politik menuju Pilkada 2024 jadi bahasa framing pada judul sebuah berita juga hanya sebatas membuat tulisan serasa penting tetapi hanya biasa-biasa saja.
Bahkan lucunya teriakan nama SBS sebagai mantan bupati juga saya rasa sebagai manifestasi sikap gagal move on dari politik 2021 yang tersisa.
SBS memang mantan Bupati Malaka. Tetapi saat ini SBS hanya sebatas “Penonton” di pinggir garis atau luar tor (garis pembatas dalam bahasa kupang-ntt,red) sebagai orang di luar batas atau garis, SBS tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pemantauan hingga eksekusi seperti yang dilakukan Bupati Simon Nahak saat ini.
Jangan semua hal baik selalu dikaitkan dengan politik bahkan diframing tanpa basis material logika yang kurang kuat. Sebagai warga dan masyarakat yang baik kita harus bisa pilahkan semua kepentingan dalam melihat soal dan masalah. Ada saatnya kita bicara politik, ada saatnya pula kita empati dengan nestapa warga. Jangan jadikan nestapa warga di saat bencana menjadi konsumsi kempentingan politik bahkan melakukan framing unfaedah.****
Penulis : Jeffry Taolin, Warga Kabupaten Malaka Tinggal di Kupang
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
