News From Southern Indonesian

Kasus Kades Di Malaka Dengan Warga Berakhir Damai Di Polisi

0 362

BETUN,flobamorata.com- Kasus dugaan pencemaran nama baik antara Edmundus Nahak, Kepala Desa Bone Tasea, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Provinsi NTT, dengan warganya, yang sempat dilansir dalam pemberitaan di media online, akhirnya berakhir damai di Polsek Weliman.

Dihadapan para penyidik dan Kapolsek Weliman, Oscar Pinto, serta disaksikan oleh para saksi dari kalangan jurnalis, warga dan pihak penyidik, kasus ini berujung damai dan diselesaikan secara kekeluargaan pada Jumat, 5 Juni 2020.

Kasus ini bermula dari informasi yang disampaikan beberapa warga kepada wartawan yang ada di Kabupaten Malaka, terkait dugaan praktek pungutan liar (pungli) yang terjadi pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT DD) beberapa waktu.

Di hadapan Polisi, pada kesempatan tersebut, Marselinus Seran Nahak, warga penerima manfaat BLT DD Desa Bone Tasea, yang menjadi nara sumber dalam berita yang dipublikasikan salah satu Media Online mengaku, pada Kamis malam 28 Mei 2020, usai pembagian BLT, salah satu warga bernama Ola, yang ditunjuk sebagai koordinator mendatangi kediamannya untuk meminta uang sebesar Rp. 40 ribu, yang katanya untuk “Uang Siri Pinang” buat Kepala Dusun.

Keterangan tersebut kemudian dibantah oleh Ola, yang mengaku bahwa kedatangannya ke kediaman Marselinus dan keluarganya untuk mengambil uang tersebut karena dijanjikan Marselinus sendiri.

Sedangkan menurut Edmundus Nahak, Kepala Desa Bone Tasea, dugaan pungli yang dilakukan oleh aparat dusun tersebut, diluar sepengetahuan dirinya. Namun demikian, tandasnya, usai kasus ini mencuat, dirinya baru mengetahui bahwa ada pemberian sejumlah uang tersebut atas inisiatif warga, sebagai imbalan atas bantuan kepala dusun dalam pengurusan administrasi warga penerima.

Atas perintah Kades Bone Tasea saat itu juga, uang tersebut dikembalikan kepada warga, dengan alasan bahwa pembagian BLT tidak boleh ada potongan sepeser pun.

“Saya tahunya belakangan kejadian ini, dan saya perintah untuk kembalikan uang itu. Sebab tidak boleh ada potongan atau permintaan imbalan terkait penyaluran dana BLT DD,” ungkapnya dihadapan penyidik.

Bahkan menurutnya, kesalahpahaman tersebut juga telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pemerintah desa dan warga yang diduga terkait dalam persoalan tersebut, pada pada Hari Selasa, 2 Juni 2020.

Namun, persoalan tersebut kambali mencuat pada Kamis, 4 Juni 2020 malam, setelah salah satu media online kembali mempublikasikan pernyataan salah satu warga terkait kasus ini. Karena alasan tersebut, Kepala Desa Bontas mengambil keputusan untuk mengadukan persoalan tersebut kepada polisi.

Terkait kasus ini, Kapolres Malaka, Albertus Neno, melalui Kapolsek Weliman, Oscar Pinto, mengatakan, bahwa benar ada pengaduan kasus ini, dan setelah dilakukan pemeriksaan, kedua pihak sepakat untuk berdamai.

“Usai kami lakukan pemeriksaan, kedua pihak sepakat untuk berdamai, dengam ditariknya laporan pengaduan oleh kades,” ujarnya. (ferdhy bria)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More