“Dari hasil produksi padi yang diintervensi pemerintah saja maka terbaca sudah hampir mencukupi kebutuhan konsumsi beras untuk penduduk Kabupaten Malaka, minus kurang lebih 3.268 kilogram yang bisa disuplai dari petani swadaya yang menanam tanpa bantuan dari pemerintah, baik pada musim tanam pertama maupun kedua maka konsep swasembada pangan tercapai,” jelasnya.
Hingga saat ini berdasarkan pantauan dari Dinas Pertanian, produksi Beras Nona Malaka dari Gabah sebanyak 196.466 kilogram sudah menghasilkan 36.100 kilogram Beras Nona Malaka yang sudah beredar di Pasar oleh pihak Offtaker dalam hal ini Pak Nardi.
“Di pasaran ada, silakan dicek itu beras medium dengan harga 13.500 per kilogram,” ujarnya.
Sementara itu untuk Brand Fore Lakateu, dirinya menjelaskan, secara potensi memang Malaka mampu menghasilkan kualitas kacang hijau yang baik. Bahkan pemilihan benih diambil dari varietas terbaik yaitu Varietas Vima 3.
Menurutnya, Vima 3 dipilih karena Pertama, Varietas ini tahan hujan. Sebab saat musim tanam di bulan April-Mei masih ada potensi hujan. Karena sifatnya tahan akan hujan, maka kami pastikan varietas tetap akan berbunga dan tetap menghasilkan buah serta proses pertumbuhan vegetatifnya berlangsung dengan baik.
Kedua, Varietas Vima 3 ini juga produktivitasnya cukup tinggi. Hasil ubinan produktivitas nya kurang lebih 0,6 sampai 0,9 ton per hektar. Artinya satu hektar kalau ditanam kurang lebih akan menghasilkan 700 hingga 900 kilogram.
Ketiga, Varietas Vima 3 bisa ditanam tiga hingga empat kali. Saat ini ketersediaan di Malaka untuk tahun depan masuk kategori cukup sehingga petani tidak harus menanam benih lokal dengan tingkat produktivitas yang kecil.***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
